Halo Polisi

Kendaraan Mati Pajak, Bolehkah Polisi Tilang? Ini Kata Kasat Lantas Polres Wajo

Foto: AKBP Muhammad Yusuf

HALOSULSEL.COM, WAJO — Ramai di sosial media jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati pajak, tidak berhak ditilang polisi, dengan alasan kendaraan yang mati atau nunggak pajak urusannya dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Tapi faktanya di lapangan polisi tetap menilang jika mendapati pengendara yang kendaraannya mati atau menunggak pajak. Kok bisa?

Kasat Lantas Polres Wajo, AKP Muhammad Yusuf menjelaskan, STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan dan dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku.

“Jadi jelas, kalau tidak bayar pajak, apa masa STNK masih berlaku? Maka ada kewenangan polisi menidaki. Tapi yang ditilang bukan karena dia mati pajak tetapi yang ditilang karena dia tidak dapat menunjukkan STNK sah,” ujar Muh Yusuf saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (08/01/19).

Keabsahan STNK yang dimaksud, lanjut Muh Yusuf, adalah sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaran Bermotor (TKB) berlaku selama 5 tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

“Maka dari aspek hukum, kalau pajak mati kami dapat melakukan penegakan hukum dengan tilang, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan yang distempel Polri sesuai undang-undang,” jelasnya.

Apalagi tambahnya, sesuai ketentuan Undang-undang No 22 Tahun 2009 yang menyebutkan, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah dilakukan tilang sesuai dengan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan dapat dikenakan pidana dengan kurungan maksimal 2 bulan atau didenda maskimal Rp 500 ribu

“Untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, kendaraan harus dilengkapi dengan STNK yang sah, sehingga perlu ada pengawasan secara rutin dan berkala,” tutup mantan Kasat Lantas Polres Wajo ini.(Red)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange