Advertorial

Penimbunan Ibarat Obat Penenang, Wakil Ketua DPRD Wajo Usulkan 2 Opsi untuk Jl Poros Sengkang-Bone

H Risman Lukman (Wakil Ketua DPRD Wajo)

HALOSULSEL.COM, WAJO — Jalan Poros Sengkang-Bone tepatnya KM 7 Cempa Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang terputus akibat banjir terus menuai polemik.

Masyarakat pun menilai upaya pemerintah melakukan proses penimbunan jalan ambles yang terus menerus dilakukan setiap kali banjir selama berpuluh-puluh tahun tersebut bukan lagi solusi terbaik.

Menurut Salah satu warga Desa Pallawarukka Ahmad Enre mengatakan penimbunan yang dilakukan sejak Senin  (10/6/2019) sore kemarin, adalah yang ketiga kalinya sepanjang 2019.

“Yang ketiga kalinya ini ditimbun lagi, tapi begitu-begitu saja. Banjir, ditimbun. Turun lagi tanahnya, datang air banjir lagi, ditimbun lagi,” kata Enre kemarin.

Meski alasan penimbunan adalah penanganan sementara, namun pada kenyataannya tak ada upaya luar biasa setelahnya. Hingga banjir datang kembali tapi yang dilakukan lagi-lagi alasan penanganan sementara, hanya penimbunan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Wajo H Risman Lukman pun angkat bicara. Menurut dia, ini Jl Poros-Sengkang-Bone sudah harus dipikirkan secara serius dan cermat.

“Bukan pada saat banjir dan longsor lagi, baru pemerintah membuat langkah untuk mengantisipasi. Sifatnyapun hanya sementara. Ini ibarat hanya memberi obat penenang,” kata Harus akronim dari nama Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wajo.

Lanjut Harus, saat ini ada 2 opsi yang harus dipikirkan, yakni membuat jalan layang dengan tiang pancang atau membuat jalan lingkar di belakang masjid (lahan adalah lahan daerah).

“Jadi jalan yang ada sekarang kita tinggalkan. Jika langkah kedua ini kita lakukan, kita tinggal menghitung cost dan tindakan yang efektif dan efisien mana yang terbaik diantaranya,” sarannya.

“Makanya Balai Besar Jalan Jembatan Wilayah XIII, di sini harus melibatkan konsultan perencana yang memiliki kapasitas dan kredibilitas baik,” tambahnnya.

Disisi lain, H Risman juga berharap pemerintahan Pammase mengambil langkah kongkrit dengan pro aktif mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah provinsi dan balai besar jalan nasional wilayah XIII. (Adv Humas DPRD Wajo)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange