Uncategorized

Siap-siap! Pemkab Wajo Gandeng BPK Periksa Dana Desa

Ketgam: Kepala BPK Wahyu Priyono bersama Wakil Bupati Wajo H Amran SE, menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa

HALOSULSEL.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Wajo dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Desa (DD), Senin (21/10/2019)

Penandatanganan Kerjasama Kemitraan dengan BPK ini guna mendukung program kerja nyata Pemda Wajo, salah satunya mewujudkan zona integritas menuju kawasan bebas korupsi.

Kepala BPK Wahyu Priyono mengapresiasi Pemkab Wajo atas capaian dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini mendapatkan opini WTP.

“Hari ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo tidak cepat puas atas prestasi yang telah ditorehkan. Sehingga Wakil Bupati Wajo hari ini menggandeng kami untuk bermitra dalam pemeriksaan ADD Tahun 2019,” kata wahyu Priyono saat memberikan sambutan.

Lebih Lanjut, ia juga menyatakan bahwa tahun ini baru 2 (dua) kabupaten yang berani bermitra dengan BPK dalam hal Pemeriksaan ADD yaitu Kabupaten Wajo dan Bulukumba

“Olehnya itu, Tahun ini BPK Perwakilan Sulsel akan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Wajo dan semoga kami mampu memeriksa sampai 142 Desa,” terangnya.

Dalam pemeriksaan nantinya, auditor BPK akan didampingi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten, dengan harapan target jumlah desa yang akan diperiksa dapat dimaksimalkan.

Sementara itu Wakil Bupati Wajo H Amran SE mengatakan, dengan adanya perjanjian kerjasama dengan menggandeng BPK dalam pemeriksaan ADD, dia berharap kepala desa akan semakin memperbaiki diri atas laporan pelaksanaan pertanggung jawaban alokasi dana desanya.

“Tentu dengan adanya kerjasama ini, pemerintah desa bisa lebih berhati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan tepat waktu,” harapnya.

Amran SE juga berharap kepada desa menjadikan momen pemeriksaan ini sebagai wadah bagi aparat desa untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pengelolaan keuangan di desa.

“Pemerintah desa jangan malu untuk bertanya langsung kepada Auditor BPK. Jika ada hal-hal yang terkait pelaporan keuangan desa yang belum sepenuhnya diketahui,” tambahnya.

Bahkan, ia mencontohkan bahwa keberhasilan Pemkab Wajo meraih WTP selama 4 kali berturut-turut mulai 2015-2018 itu karena hasil bimbingan dari BPK.

“Jadi aparat desa juga harus terbuka dan banyak bertanya jika ada yang belum diketahui,” ungkapnya.

Untuk diketahui acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kepala BPK Wahyu Priyono, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Wajo H Amran SE yang didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis PMD dan Kaban Pengelola Keuangan Daerah. (*/Rls)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange