Advertorial

Tak Mau Repotkan Petani dengan SKT, Dewan dan Pemkab Wajo Sepakat Revisi Perbup No 50 Tahun 2015

Foto: Rapat terkait Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Wajo, Selasa, (09/07/2019) kemarin.

HALOSULSEL.COM, WAJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo akhirnya sepakat merevisi Perbup 50 tahun 2015.

Hal itu setelah keduanya menggelar rapat terkait Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Wajo, Selasa, (09/07/2019) kemarin.

“Sesuai hasil hasil rapat dengan Dewan, kita sudah sepakati Perbup  50 tahun 2015 dicabut dan merekomendasikan kepada kepala BPKAD Wajo untuk menetapkan kembali perbup dengan merujuk pada Permendagri nomor 123 tahun 2018” kata Amran Mahmud, Kamis (11/07/2019).

Dengan direvisinya Perbup Nomor 50 tahun 2015 tersebut, kelompok masyarakat seperti kelompok tani, tidak perlu lagi ke Kesbangpol untuk mengurus SKT tapi cukup melalui tingkat OPD sesuai Permendagri 123 tahun 2018.

“Bantuan kepada ormas persyaratannya tetap harus memiliki SKT dari Kesbangpol. Tapi untuk kelompok tani, SKT cukup diperoleh dari instansi terkait. Tak perlu lagi repot ngurus kiri kanan,” jelasnya.

Bupati pun meminta para OPD untuk memberikan pelayanan birokrasi yang tidak berbelit-belit kepada masyarakat untuk memperoleh dana hibah.

“Kita ingin beri kemudahan dan layanan cepat ke masyarakat, dengan catatan tidak menyalahi aturan yang ada,”

Seperti diketahui, dalam rapat kemarin terungkap, jika saat ini masyarakat terutama kelompok tani terkendala mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat karena harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) di Kesbangpol.

Untuk mendapatkan SKT dari Kesbangpol ini terkadang membutuhkan proses cukup lama sehingga dianggap memberatkan masyarakat.

Namun begitu Sekda Wajo, H Amiruddin menyampaikan masih ada aturan terbaru yang dapat menjadi rujukan untuk mendapat bantuan, yakni Permendagri 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dan hal inipun diiyakan anggota DPRD Wajo

“Kita sepaham dengan penjelasan pak Sekda, Kami juga sudah melakukan studi komparasi di beberapa kab/kota diluar Sulawesi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Untuk mendapat bantuan hibah kita bisa merujuk pada Permendagri Nomor 123 tahun 2018,” Jelas Wakil Ketua I DPRD Wajo, H Risman Lukman. (Adv)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange