Halo Daerah

Tolak Tambang Pasir Beroperasi Kembali, Warga Pallae Aspirasi ke DPRD Wajo

Foto: Warga Pallae Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe, menyampaikan aspirasi ke DPRD Wajo menolak keberadaan tambang pasir di daerahnya.

HALOSULSEL.COM, WAJO — Puluhan warga Pallae Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, kembali turun menyuarakan aspirasinya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Selasa 9 Juli 2019.

Warga secara tegas menolak keberadaan tambang pasir yang beroperasi di daerah mereka karena dianggap mengancam lingkungan sekitar.

Juru bicara warga, Rustan Asta kepada anggota dewan menyampaikan bahwa ini sudah kesekian kalinya datang ke DPRD karena perjuangannya dimulai dari tahun 2016 kemarin.

“Ini sudah kesekian kalinya kami sampaikan aspirasi mengenai persoalan tambang pasir di Pallae. Kami menolak atas dasar usaha berada dalam pemukiman warga dan tempat umum,” tegas Rustan.

Lanjut dia, keberadaan tambang di daerah tersebut, selain bisa merusak lingkungan karena menyebabkan longsor. Tambang juga berdampak buruk pada air baku masyarakat yang digunakan sehari-hari dan merusak jalan. Belum lagi suara bising yang ditimbulkan apalagi lokasinya dekat masjid.

Tidak hanya itu, Rustan juga mempertanyakan terbitnya surat izin operasi tambang setelah sekian lama berhenti beroperasi ditambah lagi menurutnya banyak perosodurnya tidak dijalani.

“Seharusnya masyarakat dilibatkan dalam surat izin penerbitan lingkungan hidup, dan mestinya, ada sosialisasi publik tapi itu semua tidak ada,” ungkapnya.

Apalagi kata dia, hasil dengar pendapat dengan DPRD Provinsi kemarin, sudah disepakati pencabutan surat izin karena banyaknya keluhan dari masyarakat dan menyarankan berpindah titik lokasi.

“Tapi pada kenyataannya justru surat izinnya meningkat yang sebelumya hanya izin eksplorasi menjadi izin operasi. Inikan tidak masuk akal, bisa saja DLHD Wajo ada persekongkolan,” tudingnya.

Menanggapi hal itu, pihak DLHD Wajo mengatakan bahwa kewanangan DLHD hanya sebatas memberi rekomendasi, untuk penerbitan izin itu di Provinsi.

“Kami hanya memberikan rekomendasi yang mengeluarkan izin itu Provinsi, bahkan sebenarnya kami juga heran pas kami lihat kok ini bisa terbit,” kata Kepala Subbidang SDA dan LH DLHD Wajo, Soni Faisal saat di DPRD Kabupaten Wajo.

Sementara Anggota DPRD Wajo, Ir H Sudirman Meru yang menerima aspirasi warga berjanji akan meneruskan aspirasi warga.

“Kita sudah putuskan, DPRD Wajo akan mendampingi masyarakat untuk kembali kordinasi ke DPRD Provinsi yang terkait persoalan izin tambang ini,” terangnya. (Red)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange