Halo Indonesia

Wagub Sulsel Hadiri Rapat Tindak Lanjut Revitalisasi SMK/BLK

HALOSULSEL.COM, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan pertemuan dengan agenda membahas pelaksanaan pilot project revitalisasi SMK/BLK yang akan bekerja sama dengan 9 Pemerintah Daerah untuk mengembangkan 20 kompetensi sesuai potensi unggulan daerah dari 7 sektor.

SMK didirikan sebagai backup untuk ekonomi daerah. Pada dasarnya kordinasi dari seluruh stakeholder terkait telah dilakukan. Untuk BLK memiliki akreditasi dibawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan untuk SMK ada dibawah Kemendikbud.

“Sudah ada diskusi panjang dari segi pendidikan dan ketenagakerjaan, program ini harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” ujar Menko Bidang Prekonomian RI Darmin Nasution.

Lanjut Darmin, percontohan harus sudah terakreditasi, sistem akan efesien kalau dalam pelaksanaannya terdapat sertifikasi dengan klasifikasi yang jelas.

“Pendidikan yang menamatkan orang-orang itu harus terakreditasi, harus ada perhatian rasio guru dan siswa. SMK harus punya standart kompetensi, 3 tahun sekolah harus punya minimal 3 standar kompetensi yang ketika mereka mau bekerja, akan relevan.” sambungnya.

Sementara Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa 2 SMK di Sulawesi Selatan dalam program ini difokuskan ke sektor Kakao dan Nautika.

“Pilot Project Sulsel adalah SMK 9 Makassar untuk Nautika, dan SMK 1 Luwu Utara untuk Kakao. Perencanaan kita, bahwa Industri berperan aktif dalam peningkatan skill SMK.
Sebagai reward dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam Super Deducting Tax bagi Perusahaan yang berkontribusi untuk SMK Vokasi hingga 200% dari total yang di kontribusikan,” jelas Andi Sudirman Sulaiman saat berada di Ruang Rapat Menko, Gedung Ali Wardhana Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Apalagi kata dia, Menko Perekonomian RI berharap sinergitas Pemerintah Provinsi dengan Kementerian dan Lembaga untuk akselerasi di 2020 dalam Pilot Project ini.

“Sekolah tersebut harus mendapatkan akses perizinan. Sertifikasi berdasarkan hasil praktek, penyerapan akan lebih cepat jika ini diaplikasikan 70 % praktek dan 30 % teori. SMK bisa menggunakan sistem apprenticeship dan seritifikasi bisa diberikan dari perusahaan dimana siswa SMK melakukan praktek,” tambahnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi IV Kemenko Bidang Perekonomian, KADIN, dan perwakilan 9 Pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Kep Riau, Kaltim, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, Bali, dan Jawa timur. (Ais)

Editor : Eka

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange