Halo Daerah

Aksi Demo Tuntut Pelantikan Kades Baliolo Ditunda, Bupati Wajo: Tidak Ada Alasan untuk Menunda

Ketgam: Bupati Wajo Amran Mahmud, menemui massa aksi unjuk rasa yang menuntut pelantikan kades Balielo ditunda.

HALOSULSEL.COM, WAJO — Puluhan masyarakat dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wajo, Senin (30/12/2019).

Mereka menuntut pihak Dinas PMD Wajo untuk menunda pelantikan Kepala Desa Balielo terpilih, Nur Asia, yang rencananya akan dilaksanakan Selasa (31/12/2019) besok.

Permintaan penundaan pelantikan tersebut didasari atas adanya indikasi pelanggaran Perda nomor Perda nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian kepala desa.

“Kami meminta agar pelantikan Nur Asia ditunda, karena ada dokumen milik Nur Asia yang terindikasi dipalsukan dan saat ini masih berproses hukum,” kata Koordinator Aksi, Heriyanto Ardi.

Massa aksi menuding, Nur Asia melakukan pemalsuan terhadap dokumen pengganti ijazah SD-nya.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Dinas PMD Wajo, Syamsul Bahri yang menemui massa aksi di depan kantornya menyebutkan tak bisa mengambil keputusan penundaan pelantikan.

“Saya tidak bisa mengambil keputusan untuk menunda pelantikan kepala desa terpilih, karena sudah ditetapkan dan diusulkan ke Bupati,” katanya.

Diapun meminta kepada masyarakat agar bersabar menunggu proses hukum yang berlaku karena kasus tersebut kata dia sudah masuk di aparat penegak hukum.

Apabila sudah ada kekuatan hukum tetap terkait dugaan tersebut, maka pihaknya pun berhak melakukan penundaan.

“Kalau hari ini terbukti (dokumen palsu), maka kita tidak akan lantik,” katanya.

Tak puas dengan jawaban Kadis PMD tersebut aksi massa kemudian dilanjutkan di halaman Kantor Bupati Wajo dengan tuntutan yang sama. Namun, lagi-lagi harapan mereka tidak menemui titik terang.

“Tak ada alasan bagi kami untuk melakukan penundaan, karena jika ditunda kami harus siap menerima tuntutan hukum juga dan tentunya banyak dampak-dampak lainnya,” kata Bupati Wajo, Amran Mahmud saat keluar menemui massa aksi.

Diapun juga meminta agar masyarakat bersabar menunggu proses hukum. “Kita tunggu saja proses hukum yang berlangsung, bagaimana keputusannya,” harapnya. (*/Aby)

Editor : Zahar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange