Halo Indonesia

Angin Segar Ditengah Pandemi Corona, Jokowi Beri Kelonggaran Bayar Cicilan Kendaraan dan Kredit Bank

Gambar Ilustrasi

HALOSULSEL.COM, JAKARTA — Pandemi Corona menjadi perhatian serius seluruh dunia. Sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu menghentikan penyebarannya.

Untuk mencegah penyebarannya warga pun diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Imbasnya, kondisi ini berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat, banyak pelaku usaha terancam karena penghasilan menurun akibat kebijakan pemerintah ini.

Yah, ini memang langkah tepat untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya kredit? Ada cicilan yang mereka tiap bulannya.

Dalam situasi saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan. Tidak cuma itu, Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha akibat pandemi virus corona.

“Ada keluhan dari usaha mikro, kecil. Saya sudah bicarakan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan beri relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar, diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujarnya, Selasa (24/3).

Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank (IKNB), seperti multifinance dan lembaga keuangan mikro.

“Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi, yang sedang memiliki kredit motor dan mobil atau pun nelayan yang sedang kredit perahu. Saya kira juga perlu disampaikan jangan khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan relaksasi selama 1 tahun,” paparnya.

Sebelumnya, menyikapi pandemi corona, OJK mulai memberlakukan peraturan baru dengan Nomor 11/POJK.03/2020 yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meliputi sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Dalam hal ini, OJK memberikan wewenang kepada bank untuk penetapan kualitas pembayaran kredit dengan plafon dana yang berbeda, sesuai dengan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar. (*/dtk)

Editor : Eka

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange