Advertorial

Buruh Tolak Iuran Kenaikan BPJS, Legislator Sebut Kenaikan Sangat Dirasakan Masyarakat

Ketgam: Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Wajo menolak kenaika iuran BPJS

HALOSULSEL.COM, WAJO — Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapat protes dari buruh di Kabupaten Wajo.

Untuk memprotes kenaikan tersebut
Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo pun mendatangi DPRD Wajo guna menyaspirasinya, Rabu (2/10/2019).

Ketua DPC FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko mengatakan, kenaikan iuran tidak membuat masyarakat makin sejahtera tapi sebaliknya.”Tidak bisa kita pungkiri bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, sangat jauh dari kelayakan,” katanya.

Propaganda pemerintah terkait BPJS Kesehatan adalah subsidi kesehatan gratis adalah nonsen. Sebab, iuaran BPJS Kesehatan naik 100%.

Meski demikian, pengelolaan BPJS Kesehatan yang tak transparan pun mejadi polemik di masyarakat.

Abdul Kadir Nongko pun menambahkan, BPJS Kesehatan pun telah bangkrut.

“Data kepesertaan BPJS Kesehatan tak pernah jelas, pengelolaan dananya terksesan tertutup, dan BPJS Kesehatan dikelola oleh 85 persen dokter penjual resep ke rumah sakit,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Nongko memaparkan jumlah dana yang dihimpun BPJS Kesehatan dari masyarakat totalnya Rp 50,4 triliun per tahun, sementara klaim pembayaran per tahunnya Rp 37 triliun.

Sementara, salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, H Saenurdin Husain yang menerima aspirasi mengatakan DPRD sudah menerima dan akan menindak lanjuti. “Apa yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan dan akan didisposisikan ke komisi yang terkait untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

Terkait aspirasi BPJS tentu, kata politisi Demokrat itu sangat mendukung supaya BPJS Kesehatan berpihak ke masyarakat terutama masyarakat miskin.” Kenaikan iuran BPJS Kesehatan amatlah dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Saat aspirasi buruh di Kabupaten Wajo, perwakilan BPJS Kesejatan tak hadir. Selain menyoal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, buruh di Wajo juga menyoal sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang tak pro ke buruh.

Pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Kedua, yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

“Sebelum ada perubahan Permenakers nomor 11, kita sebagai tenaga kerja baik-baik saja, sekarang seluruh kerja utama pun diatur, itu sangat merugikan kita,” kata Abdul Kadir Nongko.

Abdul Kadir menuding, perubahan Permenakers tersebut tak melibatkan serikat buruh.

Pun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 228 tahun 2019, amatlah merugikan tenaga kerja Indonesia.

“Berkat keputusan menteri itu, biar posisi Guru TK pun bisa diisi oleh tenaga kerja asing, ini sangat merugikan kita,” katanya.

Sementara, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo menyebutkan, keran tenaga kerja asing di Indonesia adalah imbas dari terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Namun, anggota DPRD Kabupaten Wajo pun sepakat mendukung aspirasi para buruh yang menolak dua regulasi tersebut.

Selain menolak dua regulasi tersebut, buruh di Kabupaten Wajo pun menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Adv-Humas Protokoler DPRD Wajo)

Editor : One

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange