Keterangan Gambar : RDP DPRD Wajo membahas polemik pembagian lods di Pasar Mini Sengkang.


HALOSULSEL.COM, WAJO -- Kisruh Pasar Mini Sengkang terkait pembagian lods di pasar tradisional itu membuat kecewa Anggota Komisi II DPRD Wajo, Asri Jaya A Latif.

"Apa masalahnya ini Pak Kadis, sehingga muncul polemik. Saya sangat kecewa mendengar ada pedagang yang tidak punya tempat," ujar politisi Demokrat itu meminta penjelasan Kadis Perindagkop Wajo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang dan Disperindagkop, Selasa (20/9/2022).

Padahal, kata legislator yang akrab disapa AJL ini, Pasar Mini Sengkang telah dialokasikan lagi anggaran melalui APBD Wajo sebanyak Rp500 juta untuk membangun pelataran di sekeliling Pasar. Alokasi anggaran itu dialokasikan setelah bangunan pasar selesai.

"Waktu itu saya sempat bertanya, apakah dengan anggaran 500 juta tersebut, semua pedagang sudah terakomodir dan punya tempat berjualan? Waktu itu Disperindagkop menjawab, iya semua pedagang sudah akan terakomodir," ujar AJL mengingatkan.

"Kenapa sampai bisa, masih ada pedagang yang tidak punya tempat? sambung AJL dengan nada kecewa.

Dikesempatan itu, AJL juga mengingatkan agar tidak ada kelompok yang mengatur-atur di Pasar Mini Sengkang selain Disperindagkop.

“Jangan ada kelompok yang mengatur di Pasar Mini Sengkang, itu adalah tanggungjawab Dinas Perindagkop,” tegasnya.

Lain lagi dengan anggota DPRD Kabupaten Wajo, H Mustafa. Legislator Partai Gerindra ini menyoroti kinerja Dinas Perindagkop yang harusnya bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

Seharusnya, lanjut Mustafa, pejabat harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Seorang pejabat harus memahami tugas – tugasnya.

“Janga mau diatur dengan orang, regulasilah yang harus mengatur anda dalam bekerja, ” tegasnya.

Kadis Perindagkop Wajo, Ambo Mai, tidak memungkiri adanya sejumlah pedagang yang belum memiliki tempat.

Dia berdalih, hal ini terjadi karena lebih banyak pedagang yang mau berjualan dibandingkan dengan tempat yang tersedia.

“Tempat tidak mencukupi. Lebih banyak pedagang dari pada tempat yang tersedia, ” ujarnya.

Ambo Mai juga menyebut banyaknya pedagang yang sudah berhenti menjual pasca terbakarnya Pasar Mini Sengkang. Namun setelah selesai pembangunan Pasar mereka ingin kembali berdagang.

“Dalam pembagian Lods kami prioritaskan pedagang lama yang aktif dan memiliki SK. Kami juga akan tetap mengakomodir pedagang yang belum memiliki tempat setelah diverifikasi," ujarnya.

Senada, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindagkop Kabupaten Wajo, H. Yunus menyampaikan hal yang sama. Dia berjanji akan mengakomodir pedagang untuk diberikan tempat setelah melalui proses verifikasi.

“Bagi pedagang yang tidak punya tempat, tetap akan kami akomodir sesuai dengan regulasi yang ada,” janjinya.

RDP membahas polemik pembagian Lods Pasar Mini sendiri sempat diwarnai ketenangan bahkan nyaris ricuh.

Kegaduhan terjadi setelah aktivis perempuan, Anti Joe, yang mendampingi pedagang dalam menuding sejumlah oknum pejabat Disperindagkop memiliki lods di Pasar Mini Sengkang.

“Saya akan bongkar siapa-siapa oknum pejabat Dinas Perindagkop yang memiliki lods di Pasar Mini Sengkang. Ada Pak Sukri, Sudirman, Kabid Pasar dan kordinator Pasar, ” ujar Anti Joe.

Tudingan Anti Joe itu, sontak memancing emosi sejumlah pegawai Dinas Perindagkop yang hadir mendampingi Kepala Dinasnya.

Termasuk Kepala Bidang Pasar, H. Yunus sempat menunjuk nunjuk Anti Joe. Bahkan salah seorang staf Dinas Perindagkop, Sudirman, berdiri dan berjalan mendekati Anti Joe, yang terus berbicara meminta DPRD Wajo membentuk Pansus Pasar.

Untungnya, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru selaku pimpinan rapat segera menenangkan peserta rapat yang mulai tegang. (Gus/Mb)