HALOSULSEL.COM, MAROS -- Jelang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri di Hotel Grand Town Maros, Selasa (27/9/2022).
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengungkapkan, syarat pemilu yang demokratis ketika birokrasi itu netral dalam penyelenggaraannya. Terkhusus pihak-pihak ASN selaku pelayan publik.
"Bagi kami, ASN adalah pelopor strategis yang memiliki pengaruh. Mereka dapat berpartisipasi untuk mengajak masyarakat luas memenuhi hak pilihnya," ungkapnya.
Meskipun begitu, ASN juga rentan terlibat politik praktis. Terbukti dari 18 kasus pelanggaran, 14 diantaranya dilakukan oleh ASN melalui media sosial.
"Karena memiliki posisi, ASN sebagai pelayan publik memiliki peran yang besar. Termasuk postingan-postingannya di media sosial," tutur Sufirman.
Sementara itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam berharap, melalui sosialisasi netealisasi hari ini, ASN lebih bisa menunjukkan kenetralannya. Menurutnya, ASN selalu berorientasi pada karir.
"Saat ini pemerintah akan melakukan penerapan Sistem Merit Manajemen ASN. Setiap ASN akan mengetahui karir dan potensi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya. Tidak perlu lagi ragu kepada siapa hak suaranya diberikan," jelasnya.
Sistem merit ASN adalah satu sistem manajemen ASN yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi yang turut hadir menambahkan, Bawaslu memiliki peran mencegah, mengawasi dan menindaki.
"Jadi sosialisasi itukan bentuk pencegahan, tugas bawaslu itukan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Kita cegah, lalu kita awasi, kalau tetap melanggar kita lakukan penindakan," tambahnya.
Laode juga menyebutkan, ASN adalah orang yang cerdas. Tidak pantas rasanya jika kita ajari, untuk itu sosialisasi ini sebenarnya untuk kembali mengingatkan.
"Jadi sosialisasi ini untuk pencegahan, agar kita saling mengingatkan. Sebab, jika mereka terafiliasi dengan politik, kualitas kerjanya bisa terganggu, bisa terjadi diskriminasi terhadap pelayanannya. Intinya jika pelayanan baik, tentu karena pemimpinnya yang baik," pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri oleh Peserta Kegiatan.(edh)