Uncategorized

SOP

SOP Perlindungan Wartawan halosulsel.com

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus disetujui. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati dalam memperdebatkan kemerdekaan dan pemikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan.

Perusahaan Pers PT. HALO MEDIA GRUP selaku Badan Hukum HALOSULSEL.COM  akan memberikan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan HALOSULSEL.COM dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada SOP Perindungan Wartawan HALOSULSEL.COM  sebagai berikut :

  1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wawancara yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
  2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, diterbitkannya persetujuan dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Dapatkan jurnal, mencari, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
  3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, diterbitkannya protes dari tindak pencegahan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat kerja, serta tidak dapat dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
  4. Karya jurnalistik yang diterbitkan dari segala bentuk penyensoran;
  5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah terlarang dan konflik wajib dilengkapi surat penugasan, perlengkapan keselamatan yang memenuhi persyaratan, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
  6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik konflik, wartawan yang mengidentifikasi identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib melibatkan pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dikeluarkan diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, dapat digunakan;
  7. Dalam perkara yang membutuhkan karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
  8. Dalam kesaksian perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik, penanggung jawabnya hanya dapat membahas tentang berita yang telah disetujui. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
  9. Pemilik atau manajemen perusahaan yang membantah untuk membuat berita yang dikeluarkan Kode Etik Jurnalistik dan hukum yang berlaku.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2018 HALOSULSEL.COM.

To Top
error: Konten dilindungi !