Uncategorized

Tak Hanya Masalah TTP, Ini 10 Aspek yang Ditekankan Dewan pada Pemkab Wajo

Foto : Wakil Ketua DPRD Wajo, H Risman Lukman

HALOSULSEL.COM, WAJO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo memberikan masukan ke Pemerintah Kabupaten Wajo guna memperlancar jalannya pemerintahan. Untuk itu dewan menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mulai dari pemotongan TPP, pelaksanaan program, workshop, SKT, sampai kartu Pammase. Berikut 10 poin masukan DPRD Wajo yang disampaikam Wakil Ketua I DPRD Wajo, H Risman Lukman ke Pemda Wajo.

  1. Agar TPP tetap dibayarkan sesuai aturan yg ada sebelum diterbitkannya perbup baru tentang revisi TPP baik dari segi perhitungannya maupun tehnis penilaian pemberian TPP itu sendiri. Ini berarti bahwa TPP bulan 1 sudah diterbitkannya perbup baru harus dibayarkan pemerintah daerah seperti tahun anggaran 2018.
  2. Pemerintah daerah harus cermat memilah program, mengerem kegiatan bahkan menyetop kegiatan jika tidak dirasa urgen dalam mendukung visi misi bupati. Tetapi program yang mendukung visi-misi bupati harus dijalankan agar kinerja OPD dapat berjalan.
  3. Terkait dengan warning pada kegiatan; monev, bintek, worshop, perjalanan dinas, peringatan seremonial hari-hari besar untuk di rasionalisasi. DPRD menanggapi agar ini menjadi internal pemda dalam menentukan kebijakan itu tanpa merubah dokumen APBD yang sudah ditetapkan.
  4. Terkait dengan SKT yang dikaitkan dengan bansos dan hibah agar pemda secepatnya menerbitkan perbup yg didasarkan pada permendgri 123 thn 2018 terkait bansos hibah.
  5. Disarankan agar pemda dalam mengatasi dan mengantisipasi besarnya belanja yang diharapkan mendukung program visi misi bupati agar proaktif berkomunikasi dengan kementrian dan pemprov. Memperhatikan CSR agar lebih terarah, serta terus mengusahakan fee bisa kita dapatkan
  6. Untuk aksi pengumpulan kartu PAMMASE hendaknya dibarengi dengan informasi yang jelas tentang tujuan dikumpulnya kartu tersebut, supaya tidak menimbulkan kegalauan bagi masyarakat yang tidak punya kartu pammase. Kedepan pemda diharapkan menerbitkan satu kartu yang mampu mengintegrasi semua kebutuhan bagi masyarakat tidak mampu baik itu sisi kesehatan,pendidikan maupun pemberdayaan.
  7. Dalam menyikapi akselerasi program Pammase 100 hari DPRD memberikan dukungan penuh akan hal dan langkah yg hendak dilakukan pemda selama berada pada karidor aturan yang ada.
  8. Adapun konsentrasi pada infrastruktur terkait jalan dan penyediaan air bersih menjadi sasaran utama anggaran kita sehingga jika hal ini akan di jalankan secepatnya maka APBD P harus dilakukan karna pintu utama untuk pergeseran anggaran adanya di APBD P sehingga langkah yang mendukung dilakukannnya APBD P secepatnya juga harus dilakukan seperti perda OPD baru serta RPJMD disusun secepatnya.
  9. Pemda harus cermat dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di setiap OPD yang ada sekarang ini sehingga hak mutlak yang harus didapatkan ASN tidak tergerus oleh langkah awal rasionalisasi menuju rancangan APBD P.
  10. Harmonisasi antara pemda dan DPRD tetap harus dijaga sehingga apapun kebijakan yang akan dilakukan pemda harus berkoordinasi dengan DPRD.

Untuk diketahui 10 aspek ini disampaikan dalam rapat bersama Bupati dan Wakil Bupati Wajo, H Amran Mahmud dan Haji Amran SE bersama Pimpinan DPRD Wajo, Rahman Rahim, Risman Lukman dan beberapa anggota DPRD Wajo lainnya serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Wajo, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM Wajo dan Badan Perencanaan Daerah dan Bappeda Wajo yang di gelar di Rujab Bupati Wajo, Sabtu (30/03/19) malam. (Adv-Humas Protokoler DPRD Wajo)

Editor: One

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Konten dilindungi !
Secured By miniOrange